Gubernur Papua Barat Elisa Kambu Soroti Pola Pembangunan Papua: Hak Masyarakat Adat Harus Jadi Perhatian
MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Elisa Kambu menyampaikan pandangan mengenai arah pembangunan di Papua. Dalam pernyataan yang beredar melalui video berdurasi sekitar 3 menit 45 detik, Elisa menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat Papua dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri.
Dalam pernyataan tersebut, Elisa menggunakan kritik yang cukup tegas terhadap pola pembangunan yang menurutnya terlalu berorientasi pada aliran anggaran dari pemerintah pusat, sementara hak masyarakat Papua atas tanah dan ruang pengambilan keputusan dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih besar.
“Jika Jakarta sungguh ingin membangun Papua, berhentilah mengirim uang yang dibungkus dengan militer dan perusahaan,” demikian bagian pernyataan Elisa yang beredar.
Ia kemudian menekankan pentingnya memberikan ruang kepada orang Papua untuk menentukan masa depan di atas tanah mereka sendiri.
“Kembalikan hak orang Papua untuk menentukan nasib di atas tanahnya sendiri,” lanjutnya.
Menurut Elisa, pembangunan tidak semata-mata dapat diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat. Ia berpandangan bahwa pembangunan harus berkaitan dengan hak masyarakat, terutama masyarakat Papua yang memiliki hubungan sosial, budaya, dan historis dengan tanah serta wilayah tempat mereka hidup.
“Tanpa itu, semua uang dari Jakarta hanya akan menjadi catatan panjang penderitaan, bukan pembangunan,” ujarnya dalam video tersebut.
Pernyataan tersebut menempatkan isu hak masyarakat Papua, pengelolaan tanah, investasi, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian penting dalam pembicaraan mengenai pembangunan Papua.
Dalam konteks pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat memang menjadi salah satu aspek yang kerap dibahas, terutama ketika kebijakan pemerintah bersinggungan dengan penguasaan tanah, investasi, sumber daya alam, dan kepentingan masyarakat adat.
Namun, pernyataan Elisa tersebut perlu dibaca sebagai pandangan politik dan kebijakan seorang kepala daerah. Istilah seperti “militer dan perusahaan” dalam kutipan tersebut juga merupakan bagian dari kritik yang disampaikan Elisa dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pola tertentu pada seluruh proyek pembangunan atau investasi di Papua.
Papua Barat sendiri memiliki karakteristik sosial, geografis, dan sumber daya yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Karena itu, pembahasan mengenai pembangunan di Papua tidak hanya berkaitan dengan transfer anggaran, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, investasi, perlindungan masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan hukum.
Pernyataan Elisa menjadi sorotan karena mengangkat kembali pertanyaan mengenai bagaimana pembangunan Papua seharusnya dirancang: apakah cukup melalui dukungan anggaran dan investasi dari pemerintah pusat, atau harus disertai penguatan peran masyarakat lokal dalam menentukan arah pembangunan.
Bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat, perdebatan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana pembangunan dapat menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat Papua sekaligus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hukum yang berlaku.
Video pernyataan Elisa Kambu yang menjadi sumber narasi tersebut disebut berasal dari Media OikoNews dengan durasi sekitar 03.45 menit. Konteks lengkap video, waktu perekaman, serta bagian pernyataan sebelum dan sesudah kutipan perlu diperiksa secara utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang berbeda dari maksud sebenarnya.
