Rizkan Al Mubarok: Pendidikan Gratis Jangan Hanya Jadi Kebijakan, Jadikan Jalan Membuka Masa Depan Anak Rakyat

JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pembahasan pendidikan gratis di sekolah negeri hingga universitas negeri mendapat perhatian dari Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya sekaligus Ketua AWNI Provinsi Jambi, Rizkan Al Mubarok.

Presiden Prabowo pada Jumat (18/9/2026) menyampaikan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri. Presiden menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus dapat dijangkau masyarakat tanpa beban biaya pendidikan yang menjadi penghalang.

Rizkan menyambut rencana tersebut sebagai isu yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat. Baginya, pendidikan bukan sekadar urusan sekolah dan ijazah, melainkan salah satu jalan utama bagi keluarga sederhana untuk mengubah masa depan anak-anak mereka.

“Saya pribadi sangat memahami bagaimana beratnya perjuangan orang tua ketika harus mencari uang untuk membiayai anak sekolah hingga kuliah. Karena itu, ketika negara berbicara tentang pendidikan yang lebih mudah dijangkau rakyat, saya melihat ini bukan sekadar program pemerintah. Ini menyangkut masa depan jutaan keluarga Indonesia,” ujar Rizkan.

Menurut Rizkan, pendidikan gratis harus dipahami secara menyeluruh. Jangan sampai istilah “gratis” hanya menghapus biaya tertentu, sementara keluarga masih menghadapi berbagai beban lain yang pada akhirnya membuat pendidikan tetap terasa mahal.

“Kalau kita ingin benar-benar membantu rakyat, jangan hanya bertanya apakah uang sekolahnya gratis. Kita juga harus melihat biaya yang membebani keluarga, kualitas sekolah, buku, fasilitas, transportasi, akses teknologi, sampai kemampuan anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan,” katanya.

Jangan Ada Anak Berhenti Bermimpi Karena Kemiskinan

Rizkan menilai pendidikan berkualitas merupakan investasi jangka panjang negara.

Menurutnya, seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana tidak boleh kehilangan kesempatan mengembangkan kemampuan hanya karena kondisi ekonomi orang tuanya.

“Anak orang kaya dan anak orang miskin sama-sama mempunyai hak untuk bermimpi. Yang membedakan jangan kesempatan mendapatkan pendidikan. Negara harus hadir agar kemiskinan orang tua tidak otomatis menjadi kemiskinan masa depan anak,” ujar Rizkan.

Ia mengatakan, semakin mudah masyarakat memperoleh pendidikan berkualitas, semakin besar pula peluang Indonesia membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing.

“Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki sumber daya alam. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membangun manusia yang berilmu, berkarakter, kreatif dan memiliki kemampuan menguasai teknologi,” katanya.

Pendidikan Gratis Harus Berjalan Bersama Kualitas

Rizkan juga mengingatkan bahwa pendidikan gratis tidak boleh membuat kualitas pendidikan menurun.

Menurutnya, negara harus memastikan sekolah negeri memiliki guru yang berkualitas, fasilitas yang layak, lingkungan belajar yang aman, serta akses teknologi yang merata.

Pemerintah sendiri telah menyampaikan sejumlah agenda pendidikan, termasuk renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan dan perluasan penggunaan layar pintar interaktif untuk mendukung proses pembelajaran. Presiden sebelumnya menargetkan renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat dituntaskan paling lambat pada 2029.

“Gratis itu penting, tetapi gratis saja tidak cukup. Rakyat membutuhkan pendidikan yang gratis sekaligus berkualitas. Jangan sampai anak-anak mendapatkan pendidikan tanpa biaya, tetapi kualitasnya tertinggal,” kata Rizkan.

Anggaran Harus Tepat Sasaran dan Transparan

Rizkan juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis.

Menurutnya, setiap rupiah anggaran pendidikan harus benar-benar sampai kepada kepentingan peserta didik dan peningkatan kualitas pendidikan.

“Kalau negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan, pengawasannya juga harus kuat. Jangan sampai niat baik untuk meringankan beban rakyat justru dibebani kebocoran anggaran, permainan proyek atau pungutan yang tidak semestinya,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat dan pers ikut mengawal implementasi kebijakan tersebut.

“Rakyat berhak tahu bagaimana anggaran pendidikan digunakan. Pers juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaannya secara objektif. Kalau programnya bagus, beritakan manfaatnya. Kalau ada penyimpangan, ungkap berdasarkan fakta dan bukti,” ujar Rizkan.

Pendidikan Adalah Jalan Menuju Kedaulatan Bangsa

Rizkan melihat pendidikan gratis dalam konteks yang lebih besar sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia.

Menurutnya, bangsa yang ingin mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri dan pertahanan membutuhkan generasi yang memperoleh pendidikan memadai.

“Kalau kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, maka kita harus membangun manusia yang berdaulat dalam ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh terus menjadi bangsa yang hanya menjadi pasar bagi produk dan teknologi negara lain,” katanya.

Ia menilai akses pendidikan yang luas juga harus diikuti dengan penguatan pendidikan vokasi, sains, teknologi, keterampilan dan kewirausahaan.

“Anak Indonesia harus dipersiapkan bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan pekerjaan, menghasilkan inovasi dan membangun Indonesia,” ujar Rizkan.

Pemerintah sendiri menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting agenda pembangunan nasional, termasuk melalui pemerataan akses pendidikan, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pendidikan vokasi dan penguatan riset.

“Jangan Ada Lagi Anak Rakyat yang Menyerah”

Rizkan berharap pembahasan pendidikan gratis tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang jelas, terukur dan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Semoga niat baik Presiden Prabowo ini berjalan tanpa hambatan. Saya tahu bagaimana rasanya ketika orang tua harus berjuang keras mencari uang agar anaknya tetap bisa sekolah. Karena itu saya berharap generasi berikutnya tidak harus mengalami beban yang sama,” katanya.

Menurut Rizkan, pendidikan merupakan salah satu bentuk keadilan sosial yang paling nyata.

“Jangan ada anak Indonesia yang berhenti bermimpi hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Kalau negara mampu membuka jalan pendidikan bagi mereka, maka negara sedang membuka jalan menuju masa depan Indonesia,” ujarnya.

Ia menutup tanggapannya dengan pesan:

“Mimpi kita sama: anak-anak Indonesia harus memiliki masa depan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Pendidikan jangan menjadi kemewahan. Jadikan pendidikan sebagai jalan bagi rakyat untuk bangkit, menjadi cerdas, mandiri dan berdaulat. Rakyat cerdas untuk bangsa yang berdaulat. Kebenaran dan keadilan harus menang.”