KDM Minta Pemkab Bekasi Berani Gunakan Anggaran, Jangan Biarkan SILPA Mengendap
BEKASI — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bekasi berani mengambil diskresi kebijakan untuk mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Dedi Mulyadi atau KDM mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membiarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar terus mengendap setiap tahun. Menurutnya, anggaran daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
KDM menekankan sejumlah sektor yang dinilai perlu menjadi prioritas, di antaranya pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah, serta penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat miskin.
“Lebih baik minus bisa membangun daripada duit triliun yang di SILPA disimpan di anggaran. Semoga di Kabupaten Bekasi tidak terbangun tradisi itu. Duitnya habiskan untuk bangun sekolah, bangun infrastruktur, bangun rumah rakyat miskin,” tegas KDM.
KDM Dorong Pemimpin Daerah Berani Mengambil Keputusan
Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menyoroti pentingnya keberanian kepala daerah dan jajaran birokrasi dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, seorang pemimpin daerah harus memiliki keberanian untuk mengeksekusi kebijakan publik, terutama ketika keputusan tersebut bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, keberanian tersebut, kata KDM, tetap harus dibarengi dengan pertimbangan kemanusiaan. Penataan kawasan dan pelaksanaan pembangunan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak.
Ia pun meminta Bupati Bekasi memiliki keberanian dalam memimpin daerah dengan karakter masyarakat yang dinilai dinamis.
“Saya pesan ke Bupati harus punya nyali. Jangan pernah takut. Jadi pemimpin kalau masih punya rasa takut jangan jadi pemimpin, di rumah saja bersama istri itu pun akan menderita juga, karena suaminya pemberani, istrinya jauh lebih berani,” ujar KDM.
Anggaran Harus Kembali kepada Masyarakat
KDM menegaskan bahwa pengelolaan APBD pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan anggaran yang besar tidak akan berarti apabila tidak diterjemahkan menjadi pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Ia mendorong agar anggaran pemerintah daerah diarahkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hunian warga miskin.
“Kita ingin mengembalikan Bekasi pada jati dirinya,” tegas KDM.
Pernyataan tersebut menjadi dorongan bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan keberanian dalam mengambil keputusan sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Optimalisasi anggaran, percepatan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
