Bos Sound Horeg Temui Jokowi di Solo, Klaim 130 Ribu Relawan Siap Kawal Gibran 2029

SOLO — Mesin politik menuju Pemilihan Presiden 2029 mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak, meski kontestasi tersebut masih berada beberapa tahun di depan.

Pada Selasa, 11 Agustus 2026, sejumlah pengusaha sound horeg yang tergabung dalam relawan Gibran Penerus Jokowi (GPJ) menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Kota Solo.

Pertemuan tersebut disebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk meminta arahan mengenai langkah organisasi ke depan.

Ketua Umum GPJ, Joko Loreng, mengatakan kelompok tersebut sebenarnya telah terbentuk sejak sebelumnya. Namun, organisasi itu kini kembali mengaktifkan konsolidasi sebagai persiapan menghadapi Pilpres 2029.

“GPJ sudah lama terbentuk. Ini aktif lagi untuk persiapan Pilpres 2029 nanti,” ujar Joko seusai pertemuan dengan Jokowi.

BASIS SOUNd HOREG MULAI MASUK ARENA POLITIK

GPJ memiliki basis yang cukup unik karena banyak anggotanya berasal dari kalangan pengusaha sound horeg, khususnya dari Jawa Timur.

Fenomena sound horeg sendiri dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi bagian dari industri hiburan rakyat, terutama dalam berbagai karnaval dan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Pertemuan dengan Jokowi menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha dari ekosistem tersebut kini tidak hanya bergerak di bidang hiburan, tetapi juga mulai mengambil posisi dalam aktivitas politik melalui wadah relawan.

Dalam pertemuan di Solo tersebut, rombongan GPJ menyatakan dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka untuk menghadapi kontestasi politik 2029.

Namun, dukungan dari kelompok relawan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai keputusan politik seluruh pengusaha sound horeg di Indonesia.

KLAIM 130 RIBU ANGGOTA

Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah klaim mengenai jumlah anggota.

Perwakilan GPJ menyebut jaringan mereka memiliki sekitar 130 ribu anggota yang disebut siap bergerak apabila mendapatkan arahan.

Angka tersebut merupakan klaim dari pihak GPJ dan belum dapat diperlakukan sebagai jumlah massa yang telah diverifikasi secara independen.

Jika angka tersebut benar-benar mencerminkan jaringan aktif, jumlah tersebut tentu memiliki arti politik yang cukup besar.

Namun, dalam membaca kekuatan sebuah organisasi relawan, jumlah anggota yang diklaim tidak selalu sama dengan jumlah pemilih yang benar-benar dapat dimobilisasi pada hari pemungutan suara.

Kekuatan politik pada akhirnya ditentukan oleh struktur organisasi, persebaran wilayah, tingkat partisipasi, loyalitas anggota, kemampuan mobilisasi, serta dukungan masyarakat yang lebih luas.

JOKOWI JUSTru MINTA RELAWAN MENUNGGU

Menariknya, pertemuan tersebut belum menghasilkan pernyataan bahwa Jokowi secara resmi memberikan lampu hijau terhadap pencalonan Gibran pada 2029.

Menurut keterangan yang disampaikan pihak GPJ, Jokowi justru meminta mereka untuk menunggu.

“Arahan dari beliau suruh menunggu dulu,” kata salah satu anggota GPJ.

Pesan tersebut penting karena menunjukkan adanya perbedaan antara semangat relawan dan keputusan politik resmi.

Di satu sisi, kelompok pendukung mulai melakukan konsolidasi lebih awal.

Di sisi lain, belum ada keputusan resmi mengenai siapa saja yang akan maju dalam Pilpres 2029, termasuk mengenai posisi Gibran dalam kontestasi tersebut.

SOUND HOREG TAK BULAT DUKUNG GPJ?

Dinamika semakin menarik karena dukungan GPJ tidak otomatis mewakili seluruh pelaku usaha sound horeg.

Rudi Hartono, pemilik RDA Audio asal Pasuruan, sebelumnya telah menyampaikan pandangan bahwa pelaku usaha sound horeg tidak semestinya secara kolektif dianggap memiliki satu pilihan politik.

Menurutnya, seseorang memiliki hak untuk berpolitik secara pribadi, tetapi tidak tepat apabila keputusan politik kelompok tertentu kemudian diklaim sebagai sikap seluruh komunitas pengusaha sound horeg.

Pandangan tersebut memperlihatkan adanya batas penting antara identitas profesi dan pilihan politik.

Seorang pengusaha sound system dapat mendukung kandidat tertentu sebagai individu. Namun, dukungan tersebut tidak otomatis berarti seluruh pelaku usaha dalam industri yang sama memiliki pilihan politik seragam.

SOUND HOREG: DARI INDUSTRI HIBURAN KE KEKUATAN SOSIAL?

Fenomena ini menarik jika dilihat lebih jauh.

Sound horeg bukan hanya persoalan teknologi audio dengan suara berdaya besar. Di sejumlah daerah, industri tersebut telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem hiburan rakyat yang melibatkan pemilik sound, penyelenggara acara, pekerja, pedagang, pelaku UMKM, hingga masyarakat penonton.

Namun, ketika komunitas ekonomi tersebut mulai membangun jaringan politik, muncul pertanyaan baru.

Apakah mereka akan tetap menjadi komunitas pelaku industri hiburan?

Atau berkembang menjadi salah satu kelompok kepentingan yang memiliki posisi politik tertentu?

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena persoalan sound horeg sendiri masih menjadi perdebatan di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Pasuruan, misalnya, penyelenggaraan karnaval dan hiburan yang menggunakan sound system telah mendapat pengaturan melalui surat edaran pemerintah daerah, termasuk mengenai perizinan, penggunaan kendaraan, waktu kegiatan, dan ketentuan lainnya. 1

Artinya, komunitas sound horeg sebenarnya sedang menghadapi dua arena sekaligus: arena ekonomi dan hiburan di satu sisi, serta arena sosial-politik di sisi lainnya.

2029 MASIH PANJANG

Pertemuan GPJ dengan Jokowi pada Agustus 2026 tentu belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa Gibran pasti maju dalam Pilpres 2029.

Begitu pula klaim 130 ribu anggota belum otomatis berarti 130 ribu suara dalam pemilu.

Namun, satu hal menjadi semakin jelas: sebagian kelompok relawan mulai melakukan konsolidasi jauh sebelum tahapan pertarungan politik 2029 mencapai puncaknya.

Pertemuan di Solo tersebut juga memperlihatkan bahwa nama Gibran mulai kembali menjadi bagian dari percakapan politik jangka panjang.

Bagi GPJ, langkah tersebut merupakan persiapan.

Bagi komunitas sound horeg lainnya, sikap politik tetap menjadi pilihan masing-masing.

Dan bagi Jokowi, pesan yang disampaikan sejauh ini justru sederhana: menunggu.

Karena dalam politik Indonesia, deklarasi relawan bisa dilakukan jauh lebih cepat daripada keputusan partai politik.

Pada akhirnya, apakah jaringan sound horeg benar-benar akan menjadi kekuatan politik signifikan pada 2029, masih membutuhkan pembuktian.

130 ribu anggota adalah sebuah klaim.

Kekuatan politik yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika konsolidasi berubah menjadi kerja politik nyata dan pilihan masyarakat benar-benar masuk ke dalam kotak suara.