Naik Penyidikan Tanpa Tersangka: Dugaan Penyerobotan Lahan Warga Koperasi Fajar Pagi di Muaro Jambi Jadi Sorotan
SOROTAN PUBLIK – Konflik lahan kebun sawit di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, kembali menjadi perhatian publik. Perkara yang diduga berkaitan dengan penguasaan dan penyerobotan lahan milik anggota Koperasi Fajar Pagi kini resmi naik ke tahap penyidikan, namun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Status tersebut terkonfirmasi melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Polres Muaro Jambi tertanggal 9 Februari 2026 yang telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.
Dalam SPDP tersebut, penyidik menyatakan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan yang terjadi di areal kebun sawit milik anggota koperasi di Desa Betung.
Dugaan Penguasaan Lahan Memicu Konflik Berkepanjangan
Kasus ini berakar dari dugaan tindakan kelompok yang dikenal sebagai “Tim 12” yang disebut telah melakukan penguasaan lahan sejak September 2024. Aksi tersebut diduga menyebabkan sejumlah anggota Koperasi Fajar Pagi kehilangan akses terhadap lahan perkebunan serta hasil panen mereka.
Sejumlah warga menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengambilalihan atau penyerobotan lahan secara sepihak, yang kemudian memicu konflik berkepanjangan di lapangan.
Perjalanan Hukum: Dari Laporan Hingga Penyidikan
Proses hukum kasus ini berjalan sebagai berikut:
9 April 2025: Laporan resmi diajukan ke Polda Jambi
15 April 2025: Dilimpahkan ke Polres Muaro Jambi
16 Mei 2025: Tahap penyelidikan dengan pemeriksaan pelapor, terlapor, dan saksi
9 Februari 2026: Perkara resmi naik ke tahap penyidikan
Meski telah naik ke tahap penyidikan, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, sehingga menimbulkan pertanyaan publik terkait progres penanganan perkara.
Preseden Pengadilan Sebelumnya: Klaim Kawasan Hutan Pernah Ditolak
Konflik serupa pernah terjadi pada periode 2023, ketika sejumlah pihak yang mengatasnamakan Kelompok Tani Hutan (KTH) disebut melakukan klaim atas lahan dengan dalih kawasan hutan.
Namun perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti, di mana para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Putusan ini menjadi salah satu rujukan bahwa klaim sepihak atas status kawasan lahan sebelumnya telah diuji di pengadilan.
Dasar Data: Rujukan Peta Kementerian Kehutanan
Salah satu anggota koperasi, Edi, menyebut bahwa status lahan telah memiliki dasar peta resmi pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6132/PPTPKH Revisi III.
Ia menyebut, berdasarkan peta yang dapat diakses melalui sistem Kementerian Kehutanan RI, area kebun Koperasi Fajar Pagi ditandai sebagai kawasan peruntukan perkebunan.
“Di peta sudah jelas, warna cokelat itu kawasan perkebunan, bukan kawasan hutan,” ujarnya.
Namun demikian, validasi final status lahan tetap menjadi kewenangan instansi terkait.
Pertanyaan Publik: Mengapa Belum Ada Tersangka?
Kenaikan status perkara ke tahap penyidikan secara hukum menunjukkan adanya indikasi peristiwa pidana berdasarkan alat bukti awal. Namun, belum adanya penetapan tersangka menimbulkan sejumlah pertanyaan publik, antara lain:
Apakah alat bukti masih belum cukup kuat?
Apakah terdapat kendala teknis dalam pembuktian lapangan?
Ataukah masih ada proses pendalaman lebih lanjut?
Desakan Penegakan Hukum Transparan
Sejumlah pihak meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan tegas dalam menangani kasus ini. Mengingat konflik telah berlangsung cukup lama, kepastian hukum dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi para pihak yang terdampak.
Penegakan hukum yang jelas diharapkan dapat mencegah konflik serupa kembali terjadi di wilayah perkebunan lainnya di Jambi.
Catatan Akhir
Kasus Koperasi Fajar Pagi kini bukan lagi sekadar sengketa internal, melainkan telah berkembang menjadi dugaan konflik penguasaan lahan yang masuk ranah pidana. Dengan adanya SPDP resmi, preseden putusan pengadilan sebelumnya, serta klaim dokumen peta pemerintah, perkara ini kini berada dalam sorotan publik yang lebih luas.
