Dari Raja Minyak ke Importir: Alarm Keras Kedaulatan Energi Indonesia
SOROTAN PUBLIK – Indonesia pernah berdiri gagah sebagai raksasa energi. Pada 1977, produksi minyak nasional menembus 1,68 juta barel per hari ,angka yang menempatkan Indonesia sebagai eksportir penting dunia, bahkan anggota berpengaruh di OPEC. Namun waktu tak bisa dilawan. Sumur-sumur raksasa menua, produksi pun perlahan surut.
Per April 2026, realitasnya jauh berbeda. Produksi nasional hanya berkisar 572.724 barel per hari. Sementara kebutuhan melonjak hingga sekitar 1,6 juta barel per hari. Jurang ini memaksa Indonesia mengimpor hampir 1 juta barel setiap hari,sebuah ironi bagi negara yang pernah berjaya di sektor migas.
Pemerintah kini membidik target 610.000 barel per hari sepanjang 2026. Tapi jalan menuju ke sana tak mudah. Lapangan tua mendominasi, biaya produksi meningkat, dan eksplorasi baru membutuhkan waktu serta investasi besar. Harapan bertumpu pada pembukaan blok migas baru, pemanfaatan teknologi enhanced oil recovery (EOR), serta percepatan investasi hulu.
Namun persoalannya lebih dalam dari sekadar angka produksi. Ini soal arah masa depan. Ketergantungan impor bukan hanya beban fiskal, tapi juga risiko geopolitik. Fluktuasi harga global bisa langsung mengguncang ekonomi domestik.
Momentum ini seharusnya menjadi titik balik.
Diversifikasi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan ,mulai dari penguatan gas, bioenergi, hingga transisi ke energi terbarukan.
Sejarah sudah memberi pelajaran: kejayaan tanpa regenerasi hanya menunda kemunduran. Kini pertanyaannya sederhana namun krusial ,apakah Indonesia akan kembali berdaulat di sektor energi, atau semakin dalam terjebak dalam ketergantungan global?
