Dedi Mulyadi Perintahkan Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi Jaga Legok Nangka 24 Jam, Cegah Premanisme
SOROTAN PUBLIK – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta aparat kepolisian dan TNI memperketat pengamanan di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, Kabupaten Bandung. Pengamanan tersebut diminta dilakukan selama 24 jam untuk mencegah potensi aksi premanisme di sekitar proyek.
Dedi Mulyadi meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih memastikan personel berjaga di kawasan proyek tersebut.
Permintaan itu disampaikan Dedi saat berada di kawasan TPPAS Legok Nangka. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi munculnya kelompok-kelompok yang meminta uang atau mengajukan berbagai permintaan kepada pelaksana proyek dengan mengatasnamakan organisasi maupun kegiatan tertentu.
“Biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam ke sini. Pakai kaos bawa bendera. Nanti setiap mobil lewat, goceng. Nanti datang lagi kelompok ini, ngajuin proposal untuk Agustusan, tidak diberi, marah. Saya katakan tidak boleh,” kata Dedi di TPPAS Legok Nangka, Kabupaten Bandung.
Minta Aparat Jaga Proyek Selama 24 Jam
Dedi menegaskan kawasan proyek Legok Nangka harus terbebas dari praktik pungutan maupun tekanan terhadap pihak yang menjalankan aktivitas proyek.
Ia meminta tidak ada pihak yang datang untuk meminta jatah pengiriman material, baik pasir, batu, maupun kebutuhan proyek lainnya.
“Di proyek Legok Nangka ini, saya akan minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Nggak boleh datang siapa pun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu, dan sejenisnya. Ini adalah jaminan,” tegasnya.
Menurut Dedi, pengamanan yang ketat diperlukan agar proyek strategis tersebut dapat berjalan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan secara tidak sah.
Dedi Mulyadi Nyatakan Perang terhadap Premanisme
Dedi Mulyadi juga menyatakan sikap tegas terhadap segala bentuk aksi premanisme di Jawa Barat. Ia menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap iklim pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, membiarkan seseorang memperoleh uang tanpa bekerja secara benar dapat menciptakan preseden buruk di tengah masyarakat.
“Saya katakan, saya menyatakan perang terhadap premanisme. Kenapa? Premanisme, kita membiarkan orang mendapatkan uang tanpa bekerja, ini akan melahirkan sebuah preseden buruk,” ujar Dedi.
Dedi menekankan bahwa setiap orang yang ingin mendapatkan penghasilan harus menempuh cara yang benar dan bekerja secara profesional. Ia berharap komitmen pemberantasan premanisme dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di Jawa Barat.
