Presiden Prabowo Instruksikan BMKG Perkuat Kesiapan Hadapi Musim Kemarau dan El Nino 2026
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Usai rapat, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa BMKG akan memperkuat dukungan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino melalui berbagai langkah antisipatif, salah satunya operasi modifikasi cuaca (OMC).
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengedepankan pencegahan terhadap risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla). Pendekatan preventif dinilai penting agar pemerintah dapat mengantisipasi ancaman sejak dini, bukan hanya melakukan penanganan setelah bencana terjadi.
Enam Provinsi Jadi Fokus Operasi Modifikasi Cuaca
Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca akan difokuskan di enam provinsi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla selama musim kemarau. Keenam wilayah tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi perhatian karena memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang cukup luas. Kondisi kering yang berlangsung dalam waktu panjang dapat meningkatkan potensi munculnya titik panas dan mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.
Melalui operasi modifikasi cuaca, pemerintah berupaya meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelembapan lahan sekaligus menekan risiko karhutla selama periode kemarau.
OMC Juga Dukung Pengisian Waduk
Selain untuk mitigasi karhutla, operasi modifikasi cuaca juga diarahkan untuk mendukung pengisian air di sejumlah waduk di berbagai wilayah Indonesia. Ketersediaan air waduk menjadi faktor penting untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), irigasi pertanian, hingga pasokan air bagi masyarakat.
Penguatan cadangan air juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan energi. Dengan volume air yang mencukupi, kebutuhan irigasi pertanian diharapkan tetap terpenuhi dan operasional PLTA dapat berjalan lebih optimal di tengah ancaman kekeringan.
Pemerintah juga menyiapkan langkah pendukung lainnya, seperti pembangunan sumur bor, pipanisasi, serta distribusi air bersih untuk masyarakat yang berada di wilayah terdampak kekeringan.
Perkuat Koordinasi Hadapi Risiko El Nino
Kesiapsiagaan menghadapi kemarau dan potensi El Nino membutuhkan koordinasi lintas sektor. BMKG bersama BNPB, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan instansi terkait akan terus memperkuat pemantauan serta sistem peringatan dini.
Informasi cuaca dan iklim menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan langkah mitigasi. Dengan informasi yang lebih cepat dan akurat, pemerintah daerah maupun masyarakat dapat mengambil tindakan antisipatif sebelum dampak kekeringan dan karhutla meluas.
Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan, menghemat penggunaan air, serta tidak melakukan pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan karhutla.
Penguatan kesiapsiagaan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan langkah pencegahan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Melalui operasi modifikasi cuaca, penguatan infrastruktur air, sistem peringatan dini, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap dampak musim kemarau dan potensi El Nino 2026 dapat ditekan.
Dengan kesiapan yang lebih baik dan respons yang lebih cepat, risiko kekeringan, gangguan pasokan air, karhutla, serta dampak terhadap sektor pertanian dan energi diharapkan dapat diminimalkan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga ketahanan air, lingkungan, pangan, dan energi selama menghadapi musim kemarau.
