Abdul Mu’ti Ungkap Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C: Jalur Pendidikan Nonformal yang Diakui Negara
SOROTAN PUBLIK – JAKARTA
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa tidak sedikit anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang merupakan lulusan pendidikan kesetaraan Paket C.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
“Paling banyak itu Paket C. Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Abdul Mu’ti dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya merespons pembahasan mengenai pentingnya memperluas akses pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), terutama untuk membantu masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan melalui jalur sekolah formal.
Paket C Menjadi Alternatif Pendidikan Setara SMA
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan anak putus sekolah. Program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan melalui jalur nonformal yang terstruktur dan berjenjang.
Pendidikan kesetaraan terdiri atas Paket A yang setara dengan SD, Paket B setara dengan SMP, serta Paket C yang setara dengan SMA atau SMK.
Program ini dapat diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Abdul Mu’ti juga menceritakan kunjungannya ke salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat. Lembaga tersebut menampung lebih dari 300 peserta didik, dengan jumlah peserta Paket C sebagai kelompok terbanyak.
Ijazah Paket C Sah dan Diakui Negara
Penting dipahami bahwa ijazah Paket C bukan ijazah ilegal ataupun ijazah dengan kedudukan lebih rendah dari pendidikan SMA formal.
Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa Paket C merupakan bentuk pendidikan kesetaraan pada jenjang pendidikan menengah yang setara dengan SMA/SMK.
Lulusan Paket C yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh ijazah sebagai bukti kelulusan. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi setelah peserta mengikuti proses pembelajaran dan penilaian sesuai ketentuan.
Dengan demikian, lulusan Paket C memiliki pengakuan pendidikan yang setara dengan lulusan SMA formal sesuai peraturan perundang-undangan.
Jalur Paket C Tidak Menghalangi Karier Politik
Pendidikan kesetaraan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, maupun berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Dalam persyaratan pencalonan anggota DPR, Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan pendidikan minimal tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.
Karena Paket C merupakan pendidikan yang setara dengan SMA, jalur tersebut dapat memenuhi persyaratan pendidikan minimal sepanjang dokumen kelulusannya sah dan persyaratan pencalonan lainnya terpenuhi.
Artinya, seseorang tidak dapat dinilai tidak memenuhi syarat hanya karena memperoleh pendidikan menengah melalui jalur Paket C.
Pendidikan Bukan Sekadar Jalur Formal
Pernyataan Abdul Mu’ti membuka kembali diskusi mengenai pentingnya pengakuan terhadap berbagai jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional.
Tidak semua warga memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan melalui sekolah formal. Faktor ekonomi, kondisi geografis, pekerjaan, dan persoalan keluarga dapat menyebabkan seseorang harus menempuh jalur pendidikan alternatif.
Karena itu, keberadaan PKBM dan program Paket C menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat.
Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki kepentingan untuk mengetahui rekam jejak pendidikan para pejabat publik. Keterbukaan informasi dan kompetensi dalam menjalankan tugas harus berjalan beriringan, tanpa mendiskriminasi seseorang hanya karena jalur pendidikan yang ditempuhnya.
Pada akhirnya, pesan penting dari pernyataan Mendikdasmen adalah bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas sekolah formal. Negara mengakui pendidikan kesetaraan sebagai jalur sah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh kualifikasi pendidikan menengah.
SOROTAN PUBLIK – AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.
