Negara Cabut Izin Tambang Emas Kristalin di Papua, Konsesi 3.500 Hektare Dikembalikan: Antam Disiapkan Ambil Alih Pengelolaan

SOROTAN PUBLIK – NABIRE – Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Ekalestari, perusahaan tambang emas yang memiliki wilayah izin usaha pertambangan seluas 3.500 hektare di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah penertiban aktivitas pertambangan yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan kawasan hutan. Pemerintah juga mengambil alih penguasaan wilayah konsesi tersebut untuk dikembalikan kepada negara.

Pencabutan izin itu tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.

Langkah pemerintah dilakukan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan verifikasi lapangan dan menemukan aktivitas pembukaan tambang di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), baik di dalam maupun di luar wilayah izin perusahaan.

TEMUAN PELANGGARAN JADI DASAR PENCABUTAN IZIN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, aktivitas pertambangan PT Kristalin Ekalestari ditemukan berada di kawasan hutan produksi tanpa dilengkapi persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dipersyaratkan.

Selain persoalan penggunaan kawasan hutan, perusahaan juga diketahui belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai ketentuan.

Pemerintah kemudian mengambil langkah administratif berupa pencabutan IUP sebagai bentuk penegakan aturan terhadap perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban perizinannya.

Penertiban tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Dalam kegiatan penertiban di Nabire pada 22 Oktober 2026, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut hadir menyaksikan langkah penguasaan kembali kawasan tambang oleh negara.

Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan, area pertambangan yang ditutup dalam operasi penertiban tersebut mencapai sekitar 275,36 hektare. Angka ini berbeda dengan luas keseluruhan wilayah IUP yang mencapai 3.500 hektare.

ANTAM DISIAPKAN MENGELOLA TAMBANG EMAS

Setelah pencabutan izin, pemerintah menyampaikan rencana untuk melibatkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), perusahaan BUMN di sektor pertambangan, dalam pengelolaan wilayah tersebut.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan harapan agar Antam tidak hanya bertindak sebagai investor, tetapi juga menjadi operator tambang.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya mineral diharapkan dapat dilakukan melalui perusahaan negara dengan pengawasan pemerintah.

Rencana tersebut menjadi perhatian penting karena pengelolaan tambang bukan hanya menyangkut kegiatan produksi dan keuntungan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan negara, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Meski demikian, mekanisme penugasan, tahapan pengalihan pengelolaan, dan pelaksanaan operasional oleh Antam masih memerlukan tindak lanjut pemerintah.

KEWAJIBAN LINGKUNGAN DAN HAK PEKERJA TIDAK BOLEH DIABAIKAN

Pencabutan IUP tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban yang telah timbul selama menjalankan kegiatan usaha pertambangan.

Pemerintah menegaskan PT Kristalin Ekalestari tetap harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih tertunggak.

Kewajiban tersebut mencakup pemulihan lingkungan, pembayaran pajak dan royalti sesuai ketentuan, serta penyelesaian hak-hak pekerja, termasuk pesangon bagi mantan pekerja yang berhak menerimanya.

Aspek tersebut menjadi penting agar penertiban pertambangan tidak hanya berhenti pada pencabutan izin dan penguasaan kembali wilayah konsesi.

Pemulihan kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan harus menjadi perhatian serius. Begitu pula nasib para pekerja yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan operasional perusahaan.

Negara harus memastikan bahwa setiap kewajiban lingkungan dan ketenagakerjaan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

SUMBER DAYA ALAM PAPUA HARUS MEMBERIKAN MANFAAT BAGI RAKYAT

Peristiwa pencabutan IUP PT Kristalin Ekalestari kembali membuka pembahasan mengenai tata kelola sumber daya alam di Indonesia, khususnya di wilayah Papua.

Papua memiliki kekayaan mineral yang besar. Namun, keberadaan sumber daya alam tersebut harus dikelola dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Rencana pengelolaan oleh Antam juga perlu disertai transparansi mengenai kontribusi terhadap pendapatan negara, kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, keterlibatan pengusaha daerah, serta mekanisme pengawasan operasional.

Jangan sampai perubahan pengelola hanya menghasilkan pergantian perusahaan tanpa memberikan perubahan nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Prinsip konstitusional tersebut harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pengelolaan pertambangan nasional.

SOROTAN PUBLIK: PENEGAKAN HUKUM HARUS KONSISTEN

Pencabutan izin PT Kristalin Ekalestari menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan harus berlaku terhadap seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian.

Perusahaan yang melanggar ketentuan perizinan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kewajiban pemulihan lingkungan, pembayaran penerimaan negara, dan pemenuhan hak pekerja juga harus diawasi hingga benar-benar diselesaikan.

Di sisi lain, pengelolaan oleh BUMN harus dibangun dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang sama ketatnya. Status perusahaan milik negara tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pengawasan publik.

Rakyat tidak cukup hanya mendengar bahwa tambang telah dikembalikan kepada negara. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana tambang tersebut akan dikelola, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana lingkungan dipulihkan, dan sejauh mana masyarakat Papua mendapatkan kesejahteraan.

Sebab, kekayaan alam Indonesia bukan semata-mata untuk menghasilkan keuntungan korporasi, melainkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara.

SOROTAN PUBLIK – AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.