Indonesia Percepat Proses Keanggotaan OECD, Kementerian PANRB Kawal Reviu Tata Kelola Publik
SOROTAN PUBLIK
JAKARTA – Indonesia terus mempercepat proses persiapan menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Salah satu langkah penting dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan penyelarasan kebijakan nasional dengan standar organisasi internasional tersebut.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengawal tindak lanjut hasil reviu bidang tata kelola publik bersama 11 kementerian dan lembaga terkait.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan perkembangan proses aksesi Indonesia.
Sebagai Ketua Penanggung Jawab Public Governance Committee (PGC), Kementerian PANRB mengoordinasikan proses reviu yang mencakup 21 instrumen hukum OECD dan satu prinsip dasar Centre of Government and Strategic Planning.
Seluruh area di bawah PGC telah menyelesaikan tahapan Fact-Finding Mission (FFM) pada 6 Oktober 2026. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses penilaian OECD terhadap kesesuaian kebijakan, regulasi, dan praktik tata kelola pemerintahan Indonesia.
Fokus pada Tindak Lanjut Rekomendasi OECD
Setelah penyelesaian Fact-Finding Mission, pemerintah kini memusatkan perhatian pada tindak lanjut hasil reviu. Langkah tersebut meliputi penyusunan jawaban atas pertanyaan lanjutan OECD serta penyiapan rencana aksi untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan.
Proses ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap rekomendasi dapat ditangani secara terarah. Penyelarasan regulasi dan kebijakan juga menjadi bagian penting untuk memenuhi standar yang ditetapkan OECD.
Keanggotaan OECD bukan sekadar persoalan diplomasi atau pengakuan internasional. Proses aksesi juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperbaiki efektivitas pelayanan publik.
Tantangan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
Upaya menuju keanggotaan OECD perlu diikuti perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Standar internasional harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan proses aksesi tidak cukup diukur dari penyelesaian dokumen dan pemenuhan instrumen hukum. Hal yang tidak kalah penting adalah konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan terhadap penggunaan anggaran, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Koordinasi 11 kementerian dan lembaga di bawah bidang tata kelola publik menjadi salah satu bagian dari pekerjaan besar tersebut.
Melalui proses ini, Indonesia menargetkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.
