Prabowo Dorong Percepatan Keanggotaan Indonesia di OECD, Pemerintah Siapkan Kunjungan Sekjen pada 25 November 2026
Sorotan Publik | JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus mempercepat proses aksesi untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menjadi bagian dari agenda reformasi nasional untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Rapat tersebut mengevaluasi perkembangan proses aksesi, mengidentifikasi tahapan yang perlu dipercepat, serta membahas kesiapan pemerintah menyambut kunjungan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, yang dijadwalkan pada 25 November 2026.
Kunjungan tersebut dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Indonesia dan OECD, sekaligus menyampaikan perkembangan pemenuhan berbagai standar serta persyaratan keanggotaan organisasi tersebut.
Perkuat Koordinasi Antar-Kementerian dan Lembaga
Pemerintah menekankan pentingnya kesamaan arah dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga dalam menjalankan proses aksesi.
Sejumlah agenda pembenahan regulasi dan kebijakan perlu dipercepat agar Indonesia dapat memenuhi standar OECD, termasuk dalam aspek tata kelola pemerintahan, kebijakan ekonomi, iklim investasi, serta kualitas regulasi.
Proses aksesi OECD bukan sekadar upaya memperoleh status keanggotaan internasional. Proses tersebut juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan domestik agar semakin sejalan dengan praktik dan standar internasional.
Peluang Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia
Keanggotaan OECD diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi global. Standar dan rekomendasi organisasi tersebut dapat menjadi salah satu rujukan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik, kepastian regulasi, tata kelola ekonomi, serta iklim investasi.
Meski demikian, proses aksesi membutuhkan komitmen jangka panjang dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan. Pembenahan regulasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, kondisi ekonomi domestik, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah kini dituntut memastikan bahwa agenda reformasi tersebut tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, daya saing usaha, dan kesejahteraan rakyat.
Kunjungan Sekjen OECD pada 25 November 2026 mendatang diharapkan menjadi salah satu tahapan penting dalam memperkuat proses komunikasi dan evaluasi perjalanan aksesi Indonesia.
Keberhasilan proses tersebut pada akhirnya perlu diukur bukan hanya dari kemajuan diplomasi internasional, melainkan juga dari kualitas perubahan kebijakan yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha di dalam negeri.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
