Pemprov Jawa Timur Tolak Proposal Hibah Yayasan Gus Iqdam untuk Anggaran 2027, Pengajuan Disebut Rp25 Miliar
Sorotan Publik | BLITAR — Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menolak permohonan dana hibah yang diajukan Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah, lembaga yang dipimpin Muhammad Iqdam Kholid atau dikenal sebagai Gus Iqdam. Proposal tersebut disebut-sebut mengajukan bantuan sebesar Rp25 miliar untuk tahun anggaran 2027.
Dana hibah itu direncanakan untuk mendukung pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di lingkungan yayasan yang berlokasi di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, membenarkan bahwa pihaknya menerima proposal permohonan bantuan hibah dari yayasan tersebut. Namun, ia tidak mengungkapkan secara rinci nominal dana yang diajukan.
“Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan,” kata Adhy saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Adhy menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur telah memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan hibah tersebut dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta menentukan prioritas penggunaan anggaran agar bantuan yang diberikan benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat luas.
Pemprov Jawa Timur, lanjut Adhy, menerapkan kebijakan selektif dalam menerima dan menyetujui proposal hibah. Keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi kas daerah yang semakin terbatas.
“Tapi, Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang,” ujarnya.
Seleksi Hibah dan Prioritas Anggaran Publik
Pengajuan hibah oleh yayasan atau lembaga masyarakat merupakan bagian dari mekanisme yang dapat ditempuh untuk memperoleh dukungan pemerintah daerah, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi, ketentuan hukum, serta kriteria prioritas anggaran.
Namun, pengajuan proposal tidak serta-merta menjamin permohonan akan disetujui. Pemerintah daerah tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal, urgensi program, manfaat bagi masyarakat, dan ketentuan penggunaan keuangan daerah.
Dalam konteks ini, keputusan Pemprov Jawa Timur menolak proposal Yayasan Sabilu Taubah disebut berkaitan dengan kebijakan seleksi dan keterbatasan anggaran, bukan semata-mata karena identitas pihak yang mengajukan.
Informasi mengenai nominal Rp25 miliar juga perlu ditempatkan secara proporsional. Angka tersebut disebut dalam pemberitaan, sementara Sekdaprov Jawa Timur hanya membenarkan adanya proposal tanpa mengonfirmasi nilai pengajuannya.
Transparansi mengenai mekanisme pengajuan, dasar penilaian, dan alasan penolakan hibah tetap penting agar pengelolaan anggaran daerah dapat dipahami dan diawasi masyarakat.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
