Pemerintah Tertibkan 11 Perusahaan Perkebunan Terkait Karhutla di Kalimantan, Investor Asing Ikut Disorot
Sorotan Publik | JAKARTA — Pemerintah mengambil langkah penertiban terhadap 11 perusahaan perkebunan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi hak guna usaha (HGU), mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga penolakan perpanjangan dan penerbitan HGU.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan tersebut memiliki investor atau pemegang saham yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri,” kata Nusron.
Sebelas Perusahaan Masuk Evaluasi Pemerintah
Berdasarkan keterangan resmi ATR/BPN, sebelas perusahaan yang menjadi objek penertiban tersebar di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Daftar perusahaan tersebut meliputi:
- PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
ATR/BPN mengelompokkan penanganan sebelas perusahaan tersebut ke dalam lima kategori berdasarkan status HGU, hasil evaluasi, serta kondisi kebakaran di wilayah konsesi masing-masing.
Tiga Perusahaan Direkomendasikan Dicabut Seluruh HGU-nya
Kategori pertama mencakup tiga perusahaan yang direkomendasikan untuk dicabut seluruh HGU-nya, yakni PT MIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pertimbangannya antara lain kebakaran berulang, luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen dari area HGU, serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan maupun mitigasi karhutla.
Kategori kedua adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas eks-HGU sekitar 2.300 hektare. Masa HGU perusahaan tersebut telah berakhir pada 2020 dan pemerintah menyatakan tidak akan memberikan perpanjangan atau pembaruan hak tersebut.
Kategori ketiga meliputi PT ANI, PT BOS, dan PT AER. Ketiganya disebut telah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum memperoleh HGU. Pemerintah menyatakan HGU tidak akan diterbitkan dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait evaluasi izin usaha perkebunan.
Sementara itu, kategori keempat menyangkut PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pemerintah melakukan pencabutan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar tidak mencapai 50 persen dari total area hak yang dimiliki.
Adapun kategori kelima mencakup PT STP, PT API, dan PT JMS. Ketiga perusahaan tersebut masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah HGU akan dicabut seluruhnya atau sebagian. Pemeriksaan fisik lapangan dan pengukuran data masih diperlukan sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Ratusan Orang dan Puluhan Korporasi Masuk Proses Hukum
Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus karhutla juga terus berjalan.
Menurut Dudung, Kejaksaan Agung dan Polri telah melakukan penyidikan terhadap 241 orang dan 93 korporasi terkait perkara kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan total luas area terbakar di dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.
Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Dudung menambahkan, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana oleh Polri. Selain itu, ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan inspeksi terhadap 57 entitas.
Pengawasan Korporasi dan Transparansi Beneficial Ownership
Langkah pemerintah tersebut menjadi perhatian penting karena persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut kepatuhan korporasi terhadap kewajiban pengelolaan lahan dan perlindungan kawasan konsesi.
Penyebutan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura juga menyoroti pentingnya transparansi beneficial ownership atau pemilik manfaat akhir perusahaan. Informasi mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan dan memperoleh manfaat ekonomi dari suatu korporasi diperlukan agar pertanggungjawaban tidak berhenti pada nama badan usaha semata.
Meski demikian, asal negara investor tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana karhutla. Pembuktian tanggung jawab pidana harus didasarkan pada hasil penyidikan dan proses hukum yang berlaku.
Publik kini menantikan konsistensi pemerintah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, termasuk memastikan keputusan pencabutan atau penertiban HGU benar-benar dilaksanakan, kerusakan lingkungan dipulihkan, serta pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Penegakan hukum terhadap karhutla harus berjalan transparan, tidak tebang pilih, dan tidak berhenti pada sanksi administratif. Perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat merupakan kepentingan publik yang harus menjadi prioritas.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
