Satu Paket Instagram Story Bernilai Rp575 Juta, ICW Soroti Kontrak Promosi Pemerintah Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Terafiliasi Raffi Ahmad
Sorotan Publik | Jakarta
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belanja jasa promosi influencer menggunakan anggaran negara memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi, kewajaran harga, dan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan di portal INAPROC Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan jasa promosi dan influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan pesohor Raffi Ahmad.
Total nilai kontrak yang tercatat mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar dalam periode 2024–2026.
Angka tersebut menjadi perhatian karena sebagian paket pengadaan memiliki nilai cukup besar untuk layanan promosi melalui platform digital dan kegiatan publikasi.
Rincian Kontrak Promosi di Kemendikbudristek
Pada 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), termasuk unit Museum dan Cagar Budaya, tercatat melakukan lima paket pengadaan jasa promosi digital.
Sejumlah layanan yang tercantum dalam data pengadaan meliputi:
- Penayangan video YouTube RANS Entertainment sekitar Rp452,69 juta.
- Publikasi Instagram Reels sekitar Rp205,89 juta.
- Penayangan Instagram Story sekitar Rp575,65 juta.
- Kehadiran dalam kegiatan atau event attendance sekitar Rp2,52 miliar.
- Publikasi melalui TikTok sekitar Rp144,42 juta.
Nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan harga, ruang lingkup pekerjaan, jumlah audiens yang dijangkau, serta indikator keberhasilan setiap kegiatan promosi.
Khusus paket Instagram Story senilai sekitar Rp575,65 juta, publik berhak mengetahui secara terperinci jumlah konten, durasi tayang, jangkauan audiens, dan keluaran pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran.
Tiga Paket KKP Bernilai Miliaran Rupiah
Sorotan berikutnya tertuju pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam data yang ditelusuri ICW, terdapat tiga paket pengadaan influencer engagement pada periode 2025–2026 dengan nilai masing-masing sekitar Rp3,6 miliar.
Paket tersebut berkaitan dengan:
- Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025.
- Pembangunan BINS di lingkungan Setditjen Perikanan Budidaya pada 2025.
- Jasa publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, pada 2026.
Secara keseluruhan, ketiga paket tersebut bernilai sekitar Rp10,8 miliar.
Besarnya anggaran menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan influencer dalam mendukung program kementerian. Terlebih, program yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan semestinya dapat diukur melalui manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pelaku usaha perikanan.
Jabatan Publik dan Potensi Konflik Kepentingan
Persoalan ini juga menarik perhatian karena berkaitan dengan waktu pengadaan dan posisi publik Raffi Ahmad.
Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Sementara itu, sejumlah paket pengadaan KKP berlangsung pada 2025 hingga 2026, ketika Raffi telah menduduki jabatan tersebut.
Kronologi ini menjadi alasan penting untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme pengadaan, hubungan perusahaan dengan figur publik yang bersangkutan, serta penerapan aturan mengenai konflik kepentingan.
Meski demikian, hubungan afiliasi perusahaan dan kesamaan waktu dengan jabatan publik tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaian mengenai konflik kepentingan maupun dugaan tindak pidana harus didasarkan pada dokumen, ketentuan yang berlaku, dan hasil pemeriksaan lembaga berwenang.
ICW Mendorong Transparansi dan Evaluasi Pengadaan
ICW menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen pengadaan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, serta laporan pelaksanaan pekerjaan.
Dokumen tersebut diperlukan untuk menguji apakah harga yang dibayarkan pemerintah sesuai dengan nilai layanan yang diterima.
Selain itu, proses pengadaan perlu dievaluasi untuk memastikan adanya persaingan yang sehat, spesifikasi yang tidak diskriminatif, dan mekanisme pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan.
Penggunaan influencer dalam komunikasi publik pemerintah pada dasarnya dapat menjadi bagian dari strategi penyebaran informasi. Namun, penggunaan anggaran negara harus disertai indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Popularitas seorang figur publik tidak dapat menggantikan kewajiban pemerintah untuk membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat sesuai tujuan program.
Uang Negara Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Nilai pengadaan sekitar Rp14,7 miliar tersebut menjadi pengingat bahwa belanja komunikasi pemerintah bukan sekadar persoalan promosi dan popularitas di media sosial.
Masyarakat berhak mengetahui apakah belanja tersebut benar-benar efektif, bagaimana harga ditetapkan, siapa yang memperoleh manfaat, serta apakah hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak.
Pemerintah melalui kementerian terkait dan LKPP perlu memberikan penjelasan terbuka. Jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau indikasi pelanggaran, pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun lembaga audit harus dilakukan sesuai kewenangannya.
Pada akhirnya, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa figur publik yang terlibat, melainkan bagaimana uang pajak rakyat dikelola.
Setiap rupiah APBN harus memiliki dasar, tujuan, hasil, dan pertanggungjawaban yang jelas. Sebab, anggaran negara bukan milik pejabat, bukan milik partai, dan bukan milik pesohor. Anggaran tersebut berasal dari rakyat dan harus kembali memberikan manfaat kepada rakyat.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
