Jusuf Hamka Minta Publik Dukung Prabowo, Ingatkan Presiden Tak Mundur Berantas Korupsi
SOROTAN PUBLIK
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jusuf Hamka, menyampaikan pandangannya terkait isu dugaan penyadapan telepon yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah ketua partai politik.
Melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Jusuf Hamka meminta masyarakat agar tidak larut dalam kekhawatiran dan tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo.
Ia menilai Prabowo memiliki keberanian untuk menghadapi berbagai kekuatan besar di sektor ekonomi yang selama ini memiliki pengaruh signifikan. Jusuf menyebut sejumlah kelompok yang diibaratkan sebagai raja minyak, raja sawit, raja batu bara, hingga raja nikel.
Pernyataan tersebut memperlihatkan dukungan Jusuf Hamka terhadap agenda pemerintah dalam menghadapi kekuatan ekonomi besar, terutama jika kepentingannya berpotensi berbenturan dengan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Jusuf juga mengingatkan agar Prabowo tidak mundur dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Ia mengajak masyarakat untuk mendoakan dan menjaga keselamatan Presiden agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik.
Menurut Jusuf, Prabowo merupakan sosok yang diharapkan mampu menuntaskan persoalan korupsi di Indonesia. Karena itu, ia berharap komitmen pemberantasan korupsi tetap dijalankan secara konsisten, tanpa terpengaruh tekanan dari pihak mana pun.
Di sisi lain, isu dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pimpinan partai politik tetap perlu ditangani secara serius. Aparat penegak hukum perlu mengungkap fakta, memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum, serta menjelaskan hasil penyelidikan secara transparan kepada publik.
Dugaan penyadapan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum didukung bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apabila ditemukan tindakan melanggar hukum, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tidak tebang pilih.
Dukungan terhadap pemerintahan juga perlu berjalan beriringan dengan pengawasan publik. Pemberantasan korupsi yang kuat bukan hanya membutuhkan keberanian pemimpin, tetapi juga penegakan hukum yang independen, transparan, dan berlaku sama bagi semua pihak.
SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu.
