Ganjar Pranowo Desak DPR Segera Gunakan Hak Konstitusional, Polemik Putusan MA soal Dokumen Pendidikan Gibran Kian Memanas

SOROTAN PUBLIK – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian politik nasional. Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengambil sikap dengan menggunakan kewenangan konstitusional yang dimiliki parlemen.

Desakan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran. Putusan itu menjadi perkembangan penting dalam rangkaian persoalan hukum mengenai dokumen pendidikan yang pernah digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Ganjar menilai DPR perlu segera menentukan langkah konstitusional agar polemik tersebut tidak terus berlarut-larut.

“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut,” ujar Ganjar, Senin (9/11/2026), sebagaimana dikutip dari detikNews.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan besar yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari ekonomi, lingkungan, bencana hingga dinamika geopolitik.

Ganjar Minta DPR Menentukan Hak Konstitusional

Menurut Ganjar, DPR memiliki sejumlah instrumen konstitusional yang dapat dipertimbangkan untuk menyikapi persoalan tersebut.

Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR mempunyai tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ganjar meminta para anggota DPR dan seluruh kekuatan politik di parlemen membangun komunikasi untuk menentukan langkah yang dianggap sesuai dengan konstitusi.

“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham,” kata Ganjar.

Ia juga menegaskan bahwa kewenangan konstitusional DPR perlu digunakan secara tepat agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan.

MA Batalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran

Polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026.

Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA atas nama Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Amar putusan menyatakan kasasi dikabulkan, putusan pengadilan sebelumnya dibatalkan, dan MA mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Perkara tersebut sebelumnya bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Setelah gugatan tidak diterima pada tingkat pertama dan putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding, penggugat melanjutkan perkara ke tingkat kasasi.

Putusan MA kemudian mengubah hasil perkara tersebut.

Polemik Dokumen Pendidikan dan Kedudukan Wakil Presiden

Putusan MA tersebut memunculkan perdebatan mengenai konsekuensi hukum dan ketatanegaraan terhadap persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, penting dibedakan bahwa objek langsung perkara Nomor 742 K/TUN/2026 adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan putusan pembatalan hasil Pilpres 2024 ataupun pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Karena itu, konsekuensi konstitusional terhadap kedudukan Wakil Presiden memerlukan pembahasan berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan mekanisme hukum yang berlaku.

Persoalan tersebut juga membuka ruang perdebatan mengenai hubungan antara putusan pengadilan, persyaratan pencalonan pejabat negara, dan tanggung jawab lembaga-lembaga konstitusional.

DPR Dihadapkan pada Tuntutan Kepastian Hukum

Desakan Ganjar menambah dinamika pembahasan politik di parlemen setelah putusan MA menjadi perhatian sejumlah kalangan.

Publik kini menantikan bagaimana DPR menyikapi perkembangan tersebut, termasuk apakah akan menggunakan hak konstitusionalnya atau memilih mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Di tengah perdebatan tersebut, prinsip kepastian hukum, penghormatan terhadap putusan pengadilan, dan ketertiban konstitusional harus tetap menjadi landasan.

SOROTAN PUBLIK – Putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran telah membuka babak baru perdebatan hukum dan politik nasional. Tantangan berikutnya adalah bagaimana lembaga-lembaga negara menyikapi putusan tersebut melalui mekanisme konstitusional yang tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.