Dugaan Penyimpangan Dana BOS Rp12,6 Miliar di Kabupaten Bekasi: Transaksi SIPLah Disorot, 182 Sekolah Masuk Temuan BPK

SOROTAN PUBLIK – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dugaan penyimpangan transaksi pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pemberitaan yang mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terdapat realisasi belanja pada 182 sekolah negeri senilai Rp12.649.123.577,80 yang dinyatakan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Temuan tersebut melibatkan transaksi pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), yang seharusnya menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas belanja kebutuhan pendidikan.

Nilai transaksi yang menjadi perhatian auditor mencapai miliaran rupiah. Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan, pertanggungjawaban, serta penggunaan dana pendidikan di tingkat sekolah.

Dugaan Modus Transaksi Pengadaan Fiktif

Dalam hasil pemeriksaan yang diberitakan, BPK menemukan pola transaksi pengadaan melalui SIPLah yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pola tersebut antara lain berkaitan dengan penggunaan akun kepala sekolah oleh pihak penyedia untuk memproses transaksi pengadaan setelah dilakukan komunikasi mengenai penyesuaian barang dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Setelah pembayaran melalui SIPLah diterima penyedia, sebagian dana diduga dikembalikan secara tunai kepada pihak sekolah setelah dikurangi pajak dan biaya jasa perusahaan.

Dalam pemeriksaan, pihak sekolah menyatakan dana yang dikembalikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Namun, ketika diminta menunjukkan bukti penggunaan dana tersebut, sejumlah sekolah tidak dapat memperlihatkan dokumen pertanggungjawaban yang memadai.

Kondisi inilah yang membuat kewajaran realisasi belanja tersebut dipersoalkan auditor.

Sembilan Penyedia Ikut Menjadi Sorotan

Pemeriksaan BPK juga mencakup sembilan penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam transaksi pengadaan melalui SIPLah.

Dalam laporan yang dikutip JaMWasPost, BPK menemukan potongan biaya jasa perusahaan sebesar Rp501.466.891,73 atau sekitar 3 hingga 5 persen dari nilai transaksi bersih setelah dikurangi pajak.

Selain biaya jasa perusahaan, terdapat pula potongan tunai yang diterima pihak sekolah sebesar Rp1.020.347.830,70 serta belanja modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp49.500.000.

Rangkaian temuan tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara.

Sejumlah Sekolah Negeri Menjadi Perhatian

Dalam rincian transaksi yang beredar dan dikutip sejumlah media, beberapa sekolah negeri tercatat memiliki nilai transaksi cukup besar.

Di antaranya SMPN 2 Cikarang Utara dengan nilai belanja sekitar Rp776 juta, SMPN 5 Cikarang Selatan sekitar Rp696 juta, SMPN 2 Tambun Selatan sekitar Rp670 juta, dan SMPN 2 Cikarang Barat sekitar Rp621 juta.

Sementara itu, SDN Sukaragam 1 tercatat memiliki nilai transaksi sekitar Rp480 juta.

Angka-angka tersebut perlu ditelusuri berdasarkan dokumen pemeriksaan masing-masing sekolah untuk memastikan nilai transaksi, pengembalian dana, serta pertanggungjawaban penggunaannya.

Pencantuman nama sekolah dalam temuan pemeriksaan juga tidak boleh langsung dimaknai sebagai bukti bahwa kepala sekolah atau pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana.

Penetapan tanggung jawab harus didasarkan pada pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum yang berlaku.

BPK Minta Pemeriksaan Investigatif

Persoalan ini tidak berhenti pada temuan administrasi. Berdasarkan pemberitaan mengenai LHP BPK, terdapat rekomendasi agar Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan investigatif terhadap dugaan penyalahgunaan Dana BOS pada 182 sekolah negeri tersebut.

Rekomendasi ini juga menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam pembahasan hasil pemeriksaan BPK, Pansus XVI DPRD mendorong pemeriksaan investigatif terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah negeri maupun swasta.

Langkah tersebut penting untuk mengungkap apakah transaksi yang dipersoalkan hanya merupakan kelemahan administrasi, atau terdapat unsur kesengajaan dan penyalahgunaan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Uang Pendidikan Bukan untuk Dipermainkan

Dana BOS memiliki tujuan penting untuk mendukung operasional sekolah, memenuhi kebutuhan pembelajaran, menyediakan sarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi peserta didik.

Karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dugaan transaksi tidak sesuai kondisi sebenarnya terbukti, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi pengadaan, melainkan menyangkut hak peserta didik untuk memperoleh fasilitas dan layanan pendidikan yang layak.

Publik berhak mengetahui bagaimana dana tersebut dibelanjakan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK.

Inspektorat, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu memastikan seluruh temuan ditindaklanjuti secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.

SOROTAN PUBLIK – Pengawasan Dana BOS tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen dan pengembalian uang. Jika ditemukan unsur pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Sebab, Dana BOS adalah uang negara yang diperuntukkan bagi pendidikan anak bangsa, bukan ruang untuk mempermainkan anggaran publik.