China Benahi Sistem Pendidikan Tinggi, Jurusan Tak Relevan Terancam Dievaluasi, AI dan Robotika Jadi Prioritas

BEIJING — China terus membenahi sistem pendidikan tingginya dengan memperkuat hubungan antara perguruan tinggi, kebutuhan industri, dan arah pembangunan ekonomi nasional. Penataan program studi, pengembangan bidang interdisipliner, serta percepatan pendidikan berbasis teknologi menjadi bagian dari strategi negara tersebut untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.

Kebijakan ini menjadi perhatian internasional karena memperlihatkan bagaimana pendidikan tinggi tidak hanya diposisikan sebagai sarana memperoleh gelar akademik, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan daya saing industri.

Salah satu instrumen yang digunakan China adalah sistem peringatan kartu merah dan kartu kuning untuk program studi yang menghadapi persoalan kualitas atau relevansi pendidikan dan ketenagakerjaan.

Dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional yang diterbitkan pemerintah China pada 2024, kondisi pekerjaan lulusan secara eksplisit ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam alokasi sumber daya pendidikan, evaluasi mutu, dan penetapan kuota penerimaan mahasiswa. Kebijakan tersebut juga mendorong penyesuaian program studi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri.

KARTU MERAH DAN KUNING: EVALUASI PROGRAM STUDI BERDASARKAN KEBUTUHAN KERJA

Sistem kartu merah dan kuning menjadi instrumen peringatan terhadap program studi yang dinilai menghadapi persoalan dalam kualitas pendidikan atau relevansi dengan pasar kerja.

Secara umum, pendekatan tersebut mencerminkan upaya menghubungkan perencanaan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Program studi yang menunjukkan kinerja kurang baik dapat menjadi sasaran evaluasi, sedangkan program yang relevan dengan kebutuhan strategis memperoleh ruang untuk dikembangkan.

Namun, penerapan sistem ini tidak boleh disederhanakan menjadi anggapan bahwa setiap jurusan dengan tingkat serapan kerja di bawah 60 persen selama dua tahun otomatis kehilangan seluruh kuota, kemudian langsung ditutup pada tahun berikutnya.

Ambang batas tersebut, termasuk mekanisme penutupan permanen yang diklaim dalam narasi yang beredar, masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi yang menjelaskan aturan, cakupan, dan penerapannya.

Yang dapat dipastikan dari kebijakan nasional China adalah pemerintah memang mendorong penyesuaian program studi dan alokasi sumber daya pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, industri, serta kondisi ketenagakerjaan lulusan.

CHINA MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN JURUSAN TEKNOLOGI MASA DEPAN

Di sisi lain, perubahan pendidikan tinggi China terlihat jelas melalui pengembangan program studi baru yang berorientasi pada teknologi strategis.

Pada April 2026, Kementerian Pendidikan China mengumumkan penambahan 38 program studi sarjana baru dalam katalog pendidikan tinggi. Bidang yang diperluas mencakup teknologi kecerdasan buatan, robotika pertanian, teknologi antarmuka otak-komputer, manufaktur bioteknologi, serta berbagai bidang yang berkaitan dengan perkembangan industri dan ekonomi digital.

Salah satu bidang yang mendapat perhatian adalah embodied intelligence, atau kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan sistem fisik seperti robot.

Berbeda dengan kecerdasan buatan yang hanya beroperasi dalam lingkungan digital, teknologi ini memungkinkan mesin menerima informasi dari lingkungan fisik, memprosesnya, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan melalui perangkat mekanis.

Pengembangan bidang tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan industri robotika, manufaktur cerdas, otomatisasi, dan pengembangan mesin yang mampu berinteraksi dengan dunia nyata.

Universitas Beihang, misalnya, secara resmi mengumumkan pembentukan program sarjana Embodied Intelligence pada Mei 2026. Program tersebut menggabungkan sejumlah disiplin, termasuk teknik mesin, kecerdasan buatan, teknik biomedis, sistem kendali, dan teknologi kedirgantaraan.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa China berupaya membangun jalur pendidikan yang menggabungkan berbagai keahlian untuk menjawab persoalan teknologi yang semakin kompleks.

PENDIDIKAN INTERDISIPLINER MENJADI STRATEGI BARU

Salah satu perubahan penting dalam kebijakan pendidikan tinggi China adalah penguatan pendekatan interdisipliner.

Pendekatan ini menggabungkan berbagai bidang keilmuan untuk menghasilkan kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri modern.

Pada katalog program sarjana 2026, kategori Interdisciplinary Studies atau studi interdisipliner diperluas dengan sejumlah program, termasuk Embodied Intelligence dan Brain–Computer Science and Technology.

Universitas Zhejiang juga mengumumkan rencana pembukaan program Embodied Intelligence, Energy Storage Science and Engineering, serta Intelligent Engineering and Creative Design pada 2026.

Model ini menunjukkan bahwa pengembangan ilmu tidak selalu harus dibatasi oleh sekat tradisional antardisiplin.

Dalam industri robotika, misalnya, lulusan tidak cukup hanya memahami pemrograman. Mereka juga membutuhkan pengetahuan tentang sensor, mekanika, sistem kendali, pemrosesan data, dan interaksi manusia dengan mesin.

Demikian pula dalam pertanian cerdas, integrasi ilmu pertanian dengan teknologi digital, sensor, robotika, dan analisis data dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi.

Meski demikian, keberhasilan program studi baru tidak hanya ditentukan oleh nama atau teknologi yang digunakan. Kualitas pengajar, fasilitas laboratorium, pengalaman praktik, dan kebutuhan nyata industri tetap menjadi faktor penentu.

KAMPUS DAN INDUSTRI DIDORONG BEKERJA LEBIH DEKAT

Perubahan pendidikan tinggi China juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara perguruan tinggi dan perusahaan teknologi.

Dalam program Embodied Intelligence, Universitas Beihang menyebut kerja sama dengan perusahaan seperti China Aerospace Science and Industry Corporation, Huawei, dan DJI melalui laboratorium bersama serta fasilitas pelatihan.

Mahasiswa dirancang memperoleh pengalaman melalui proyek nyata, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga penerapan produk teknologi.

Kolaborasi seperti ini memungkinkan perguruan tinggi memahami perkembangan teknologi dan kebutuhan keterampilan yang dicari perusahaan.

Sebaliknya, industri memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan talenta dan riset yang sesuai dengan tantangan teknis di lapangan.

Namun, kerja sama dengan perusahaan tertentu bukan berarti seluruh universitas di China diwajibkan bermitra dengan Huawei, Tencent, BYD, atau perusahaan raksasa lainnya.

Bentuk kerja sama dapat berbeda menurut program studi, kebutuhan industri, dan kapasitas masing-masing perguruan tinggi.

Yang terlihat dari berbagai program tersebut adalah kecenderungan memperkuat pembelajaran praktis, penelitian terapan, dan hubungan antara pendidikan dengan perkembangan teknologi.

SEMIKONDUKTOR, ROBOTIKA, DAN KECERDASAN BUATAN JADI PERHATIAN

Persaingan global dalam kecerdasan buatan, robotika, dan semikonduktor meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga profesional dengan keterampilan khusus.

China merespons perkembangan tersebut dengan memperluas program pendidikan yang mendukung bidang teknologi strategis.

Penambahan program Embodied Intelligence dan Brain–Computer Science and Technology pada katalog pendidikan tinggi 2026 merupakan salah satu contoh konkret arah tersebut.

Penguatan pendidikan teknologi juga berpotensi mendukung industri kendaraan energi baru, sistem penyimpanan energi, manufaktur cerdas, serta otomatisasi di berbagai sektor.

Namun, pengembangan jurusan teknologi tidak otomatis menjamin seluruh lulusannya memperoleh pekerjaan. Keberhasilan tetap bergantung pada kualitas pendidikan, kemampuan lulusan, perkembangan industri, dan kondisi pasar tenaga kerja.

Karena itu, evaluasi pendidikan harus mempertimbangkan lebih dari sekadar angka penyerapan kerja jangka pendek.

APA PELAJARAN BAGI INDONESIA?

Perkembangan kebijakan pendidikan China menghadirkan sejumlah pertanyaan penting bagi Indonesia.

Pertama, sejauh mana program studi di perguruan tinggi Indonesia telah diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja dan arah pembangunan ekonomi?

Kedua, apakah evaluasi program studi sudah menggunakan data lulusan yang memadai, termasuk masa tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan bidang pendidikan, tingkat pendapatan, serta kualitas pekerjaan?

Ketiga, apakah hubungan antara perguruan tinggi dan industri telah berjalan efektif sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman praktik dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan?

Keempat, bagaimana pemerintah dapat memperkuat pendidikan teknologi tanpa mengabaikan ilmu sosial, humaniora, seni, dan bidang ilmu dasar yang memiliki kontribusi penting bagi masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui evaluasi kebijakan yang berbasis data, bukan sekadar meniru model negara lain.

Indonesia dapat mempelajari pendekatan China dalam menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan industri, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi, struktur pasar kerja, kapasitas perguruan tinggi, dan kebutuhan pembangunan nasional.

REFORMASI PENDIDIKAN TIDAK CUKUP HANYA MENUTUP JURUSAN

Penataan program studi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi. Namun, kebijakan yang hanya berorientasi pada penutupan jurusan berisiko mengabaikan fungsi pendidikan yang lebih luas.

Perguruan tinggi tidak hanya bertugas mencetak pekerja untuk kebutuhan industri saat ini. Institusi pendidikan juga berperan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, riset dasar, kebudayaan, etika, dan pengetahuan yang manfaatnya mungkin baru terlihat dalam jangka panjang.

Karena itu, program studi yang menghadapi tingkat penyerapan kerja rendah sebaiknya dievaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi perlu mempertimbangkan kualitas kurikulum, perubahan kebutuhan industri, kompetensi lulusan, kesempatan kerja, serta kemungkinan memperbarui program studi sebelum mengambil keputusan penutupan.

Di sisi lain, program studi baru yang menjanjikan juga harus dinilai berdasarkan kualitas pembelajaran dan kebutuhan nyata, bukan sekadar mengikuti tren teknologi.

Kesimpulan

China memperlihatkan arah kebijakan pendidikan tinggi yang semakin menekankan hubungan antara program studi, kebutuhan tenaga kerja, dan prioritas teknologi nasional.

Penggunaan indikator ketenagakerjaan untuk mengevaluasi program pendidikan, penambahan jurusan interdisipliner, serta kerja sama antara universitas dan industri menjadi bagian dari perubahan tersebut.

Bagi Indonesia, pelajaran terpenting bukanlah menutup jurusan sebanyak-banyaknya atau mengikuti setiap tren teknologi.

Tantangan sebenarnya adalah memastikan pendidikan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, berintegritas, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ekonomi.

Pendidikan yang berkualitas bukan sekadar menghasilkan ijazah, melainkan membangun kemampuan manusia untuk menciptakan pengetahuan, menyelesaikan masalah, dan berkontribusi bagi masa depan bangsa.