Komisi I DPR Dukung Penguatan Anggaran Pertahanan, Menhan Sjafrie: Kesiapan TNI Hadapi Tantangan Global Harus Diperkuat
JAKARTA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan dan TNI untuk Tahun Anggaran 2027.
Pertemuan strategis tersebut menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik dan tantangan keamanan global yang terus berkembang.
Dalam keterangannya usai rapat, Komisi I DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan negara melalui penyesuaian anggaran yang diperlukan guna mempercepat pembangunan kekuatan TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dukungan tersebut dinilai penting mengingat Indonesia menghadapi berbagai tantangan strategis, mulai dari dinamika kawasan, ancaman keamanan non-tradisional, hingga kebutuhan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang semakin mendesak.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kebutuhan pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari perkembangan situasi global yang bergerak sangat cepat. Oleh karena itu, penyusunan kebutuhan anggaran pertahanan tahun 2027 dilakukan secara cermat berdasarkan skala prioritas nasional.
“Kebutuhan sistem pertahanan negara terus berkembang mengikuti dinamika global. Karena itu, perencanaan anggaran disusun untuk memastikan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat kemampuan pertahanan, dan mendukung berbagai tugas negara lainnya,” ujar Sjafrie.
Menurutnya, selain mendukung pembangunan kekuatan pertahanan, alokasi anggaran juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan TNI dalam membantu penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, serta berbagai tugas perbantuan yang menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada rakyat.
Pemerintah menilai bahwa pertahanan yang kuat merupakan fondasi penting bagi stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, berbagai program pembangunan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat akan sulit berjalan secara optimal.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, DPR RI, Kemhan, dan TNI menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia berjalan secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan strategis bangsa.
Dengan dukungan politik anggaran dari DPR RI, pemerintah berharap proses modernisasi pertahanan dapat berjalan lebih cepat sehingga Indonesia memiliki kemampuan pertahanan yang semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan.
Sumber: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
